Regulasi & Entitas Hukum
Basis data master peraturan perundang-undangan, klasifikasi pasal pidana (KUHP, ITE, Tipikor), pemetaan sanksi hukum, dan relasi tagging kasus hukum di Nexa.
Entitas Regulasi & Hukum
Entitas Regulasi & Hukum menyediakan basis referensi terstruktur terhadap seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, pasal-pasal pidana/perdata, serta instrumen hukum kepolisian. Entitas ini berfungsi sebagai rujukan semantik ketika AI mendeteksi kasus pelanggaran hukum, delik pidana, atau gugatan kebijakan di media massa.
1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (dan perubahannya), hierarki regulasi di dalam sistem dikategorikan sebagai berikut:
Tingkat 1: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
└── Tingkat 2: Ketetapan MPR (TAP MPR)
└── Tingkat 3: Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti UU (UU / PERPPU)
└── Tingkat 4: Peraturan Pemerintah (PP)
└── Tingkat 5: Peraturan Presiden (PERPRES)
└── Tingkat 6: Peraturan Daerah Provinsi & Kabupaten/Kota (PERDA)
└── Tingkat 7: Peraturan Lembaga Teknis (Perkap / Perpol / Perma)2. Kamus Pasal Pidana & Delik Khusus
Platform Nexa memelihara kamus hukum digital untuk mengaitkan pemberitaan kriminalitas dengan pasal yang disangkakan:
| Klaster Pidana | Regulasi Utama | Contoh Pasal Rujukan | Unsur Delik Kunci |
|---|---|---|---|
| Kejahatan Siber | UU ITE (UU No. 1/2024 jo UU No. 11/2008) | Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) & (2) | Penyebaran hoaks pemilu, judi online, pencemaran nama baik, akses ilegal |
| Tindak Pidana Korupsi | UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001) | Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12B | Kerugian keuangan negara, suap/gratifikasi, penyalahgunaan wewenang |
| Kamtibmas & Kejahatan Umum | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | Pasal 170, Pasal 338, Pasal 363, Pasal 378 | Penganiayaan bersama, pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, penipuan |
| Narkotika | UU Narkotika (UU No. 35/2009) | Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 | Kepemilikan, peredaran gelap, bandar/kurir, penyalahgunaan zat terlarang |
| Kekerasan Seksual | UU TPKS (UU No. 12/2022) | Pasal 4, Pasal 6, Pasal 14 | Kekerasan seksual fisik, non-fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik |
3. Skema Data Tabel PostgreSQL (master_regulations)
CREATE TABLE master_regulations (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
regulation_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'UU', 'PERPPU', 'PP', 'PERPRES', 'PERDA', 'PERPOL'
number VARCHAR(50) NOT NULL, -- Misal: "1", "19", "35"
year INTEGER NOT NULL, -- Misal: 2024
title TEXT NOT NULL, -- Judul lengkap undang-undang / peraturan
about TEXT NOT NULL, -- Tentang materi peraturan
status VARCHAR(30) DEFAULT 'BERLAKU', -- 'BERLAKU', 'DICABUT', 'DIUBAH'
-- Struktur Pasal Terindeks
articles_catalog JSONB, -- Detail pasal, ayat, dan ancaman pidana
keywords TEXT[], -- Kata kunci delik hukum
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
-- Indeks pencarian regulasi
CREATE INDEX idx_regulation_type_year ON master_regulations(regulation_type, year);
CREATE INDEX idx_regulation_keywords ON master_regulations USING GIN(keywords);4. Mekanisme Tagging Hukum Otomatis
Ketika berita kriminal diproses oleh worker nexa-d1:
- Pendeteksian Frasa Hukum: Model NLP mengenali frasa seperti "dijerat pasal 378 KUHP" atau "terancam hukuman UU ITE".
- Normalisasi Entitas: Mengubah penyebutan teks mentah menjadi relasi UUID ke
master_regulations. - Korelasi Risiko Sanksi: Mengisi field
severityberita secara proporsional dengan ancaman hukuman maksimal (misal: ancaman hukuman mati/seumur hidup otomatis menaikkan severity ke level 5).
Pengadaan Barang & Jasa (LPSE)
Model entitas pengadaan publik LPSE & SiRUP, kalkulasi rasio HPS terhadap pagu, skema deteksi anomali lelang tender, dan penilaian risiko fraud.
Peradilan & Putusan Hukum (Judicial)
Spesifikasi entitas data putusan pengadilan Mahkamah Agung, analisis amar putusan pidana dan tindak pidana korupsi (Tipikor), hukuman kurungan, serta denda finansial.